Selayang Pandang

DINAS PERDAGANGAN

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan; Dinas Perdagangan mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang perdagangan.


Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif;
  3. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif;
  4. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif;
  5. perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
  6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan dibidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  7. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;
  8. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar serta pengawasan kegiatan perdagangan;
  9. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
  10. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor;
  11. pelaksanaan promosi produk usaha perdagangan;
  12. pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perdagangan serta perlindungan konsumen;
  13. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang perdagangan;
  14. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  15. pengelolaan pasar Daerah meliputi pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan;
  16. pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan pasar;
  17. penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima;
  18. pengelolaan parkir di areal pasar Daerah;
  19. pengelolaan kebersihan di pasar Daerah;
  20. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
  21. penyelenggaraan UPT.