Tugas Pokok dan Fungsi

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :

1. Seksi Stabilisasi Harga; dan

2. Seksi Tertib Niaga;

d. Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, terdiri dari:

1. Seksi Sarana dan Prasarana pasar;

2. Seksi Pemberdayaan dan Aktivitas Pasar Rakyat; dan

3. Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

e. Bidang Bina Perdagangan, terdiri dari:

1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;

2. Seksi Pengembangan Ekspor dan Ekonomi Kreatif; dan

3. Seksi Promosi dan Kerjasama;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


A. KEPALA DINAS PERDAGANGAN MEMPUNYAI  TUGAS

  1. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Perdagangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perdagangan berdasarkan wewenang yang diberikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Dinas;
  3. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
  4. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif serta pengelolaan pasar Daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha perdagangan dan meningkatkan pendapatan daerah;
  6. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif serta pengelolaan pasar Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tercapainya stabilitas ekonomi sektor perdagangan;
  7. melaksanakan pembinaan urusan pemerintahan bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
  8. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif serta pengelolaan pasar Daerah dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
  9. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif serta pengelolaan pasar Daerah sebagai bahan evaluasi;
  10. melaksanakan pembinaan kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

B. SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN

  1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN 

  1. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan;
  2. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perdagangan;
  4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan
  5. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan


SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN MEMPUNYAI TUGAS

  1. menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan Atasan;
  3. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas Sekretariat;
  6. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  7. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna kelancaran tugas;
  8. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
  9. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan Peraturan Perundang-undangan;
  10. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Sekretariat sebagai bahan evaluasi;
  11. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

  • KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN MEMPUNYAI TUGAS :

  1. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Prundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. menyiapkan konsep naskah dinas urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;
  6. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. menyiapkan bahan konsep rencana pendapatan dengan cara menggali sumber pendapatan yang dikelola untuk pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah;
  8. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
  9. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;
  10. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing bidang, seksi dan subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
  11. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;
  12. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Atasan;
  13. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas Perdagangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan;
  14. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
  15. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi;
  16. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  17. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


  • KEPALA SUBBAGIAN UMUM MEMPUNYAI TUGAS :
  1. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  3. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasiserta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Atasan;
  6. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Perdagangan;
  7. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas Perdagangan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pengadaan barang;
  8. melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dapat digunakan dengan optimal;
  9. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
  10. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta urusan kepegawaian lainnya;
  11. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan;
  12. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;
  13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  14. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


C. BIDANG STABILISASI HARGA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MEMPUNYAI FUNGSI :

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang stabilisasi harga dan perlindungan konsumen;
  2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis stabilisasi harga dan perlindungan konsumen;
  3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang stabilisasi harga dan perlindungan konsumen; dan
  4. penyiapan bahan pelaksanaan pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting.

KEPALA BIDANG STABILISASI HARGA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MEMPUNYAI TUGAS :

  1. merencanakan program dan kegiatan bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  3. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. merumuskan petunjuk teknis kegiatan di bidang stabilisasi harga dan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  6. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan di bidang stabilisasi harga dan perlindungan konsumen guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  7. memberikan fasilitasi terhadap kegiatan stabilisasi harga dan perlindungan konsumen dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
  8. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan di bidang stabilisasi harga dan perlindungan konsumen sebagai bahan evaluasi;
  9. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  10. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


SEKSI STABILISASI HARGA MEMPUNYAI TUGAS :  

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Seksi Stabilisasi Harga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Seksi Stabilisasi Harga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. menyusun perencanaan kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar dan pengawasan pupuk dan pestisida;
  4. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  5. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  7. melaksanakan pemantauan dan penjagaan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
  8. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
  9. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
  10. melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
  11. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting lainnya;
  12. menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan dibidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  13. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi, sistem basis data, sistem jaringan, serta penyediaan layanan dan dukungan teknis teknologi informasi dan komunikasi di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  14. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  15. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  17. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.

SEKSI TERTIB NIAGA MEMPUNYAI TUGAS :  

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tertib Niaga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Tertib Niaga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
  5. meyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi sistem perlindungan konsumen;
  9. memberikan pelayanan informasi konsumen;
  10. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  11. membagi tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  13. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  14. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


D. BIDANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MEMPUNYAI FUNGSI :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar rakyat;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pasar rakyat;
  3. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan pasar rakyat;
  4. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pasar rakyat;
  5. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan pasar;
  6. pelaksanaan pengawasan ketertiban dan kebersihan pasar;
  7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pedagang pasar;
  8. pelaksanaan analisa rencana kebutuhan sarana prasarana pasar;
  9. pelaksanaan analisa revitalisasi pasar;
  10. pelaksanaan koordinasi pengangkutan sampah pasar ke Tempat Pembuangan Akhir;
  11. pelaksanaan pengangkutan sampah dari Tempat Pengolahan Sampah pasar ke Tempat Pembuangan Akhir;
  12. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan operasional pasar;
  13. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pasar; dan
  14. penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).


KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MEMPUNYAI TUGAS :

  1. merencanakan program dan kegiatan pengelolaan pasar rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  3. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. merumuskan petunjuk teknis program pengelolaan pasar rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
  6. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam program pengelolaan pasar rakyat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  7. memberikan fasilitasi terhadap program kegiatan pengelolaan pasar rakyat dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
  8. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap program kegiatan pengelolaan pasar rakyat sebagai bahan evaluasi;
  9. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  10. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


SEKSI SARANA PRASARANA PASAR MEMPUNYAI TUGAS :

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana Pasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Sarana Prasarana Pasar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
  4. melaksanakan analisis rencana kebutuhan sarana prasarana pasar;
  5. melaksanakan analisis revitalisasi pasar;
  6. melaksanakan koordinasi pengangkutan sampah pasar ke TPA;
  7. melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS pasar ke TPA;
  8. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  9. imembagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  11. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


SEKSI PEMBERDAYAAN DAN AKTIVITAS PASAR RAKYAT MEMPUNYAI TUGAS :

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan dan Aktivitas Pasar Rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Aktivitas Pasar Rakyat berdasarkan
  3. ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  4. melaksanakan pengawasan pemanfaatan pasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan evaluasi pengembangan pasar;
  5. melaksanakan pengawasan ketertiban dan kebersihan pasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  6. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pedagang pasar berdasarkan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  7. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  8. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  10. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Aktivitas Pasar sebagai bahan evaluasi;
  11. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


SEKSI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA MEMPUNYAI TUGAS :

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis di bidang penataan Pedagang Kaki Lima;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemetaan Pedagang Kaki Lima;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan monitoring perkembangan Pedagang Kaki Lima;
  6. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa dan pengkajian serta penyiapan pemberian pertimbangan teknis penetapan kawasan Pedagang Kaki Lima dan jenis usaha;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima;
  9. melaksanakan upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pedagang Kaki Lima;
  10. mengumpulkan bahan pelaksanaan peningkatan peran aktif Pedagang Kaki Lima dalam mengimplementasikan budaya tertib;
  11. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  12. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi
  14. serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  15. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai bahan evaluasi;
  16. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  17. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


E. BIDANG BINA PERDAGANGAN MEMPUNYAI FUNGSI : 

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina perdagangan;
  2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bina perdagangan;
  3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang bina perdagangan;
  4. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan infomasi perusahaan;
  5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan infomasi perusahaan; dan
  6. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang ditribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan infomasi perusahaan.


KEPALA BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN MEMPUNYAI TUGAS :

  1.  merencanakan program dan kegiatan di bidang bina perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  3. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. merumuskan petunjuk teknis program kegiatan bina perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan;
  6. merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam program dan kegiatan bina usaha perdagangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  7. memberikan fasilitasi terhadap program dan kegiatan bina perdagangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
  8. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap program dan kegiatan bina perdagangan sebagai bahan evaluasi;
  9. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  10. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


SEKSI PENGEMBANGAN EKSPOR DAN EKONOMI KREATIF MEMPUNYAI TUGAS : 

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Ekspor dan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Ekspor dan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengembangan ekspor dan ekonomi kreatif serta pengendalian impor;
  4. menyediakan bahan informasi potensi ekspor dan ekonomim kreatif;
  5. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan ekspor dan ekonomi kreatif serta pengendalian impor;
  6. melaksanakan penerbitan rekomendasi/persetujuan impor dan Angka Pengenal Importir;
  7. melaksanakan koordinasi pengembangan danpengawasan mutu barang ekspor dan impor;
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ekspor dan impor;
  9. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  10. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  12. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi pengembangan ekspor dan ekonomi kreatif sebagai bahan evaluasi;
  13. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  14. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN MEMPUNYAI TUGAS :

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina usaha perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bina usaha perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam usaha perdagangan;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengendalian, fasilitasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang;
  6. melaksanakan koordinasi, dukungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan dalam negeri;
  7. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha disektor perdagangan dalam negeri;
  8. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  9. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  10. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  11. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagai bahan evaluasi;
  12. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  13. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan.


SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA MEMPUNYAI TUGAS : 

  1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Promosi dan Kerjasama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Promosi dan Kerjasama Pengawasan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan promosi dan kerjasama perdagangan;
  4. melaksanakan pengolahan data base kinerja perdagangan;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan informasi promosi dan hubungan dagang internasional;
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan kerjasama perdagangan;
  7. menjabarkan perintah Atasan melalui pengkajian/penelaahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Atasan;
  8. membagi tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  10. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Seksi Promosi dan Kerjasama sebagai bahan evaluasi;
  11. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja Pelaksana/Bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

  1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
  2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Atasan Unit Kerja masing-masing dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.